JURNALNUSANTARA.ID, BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi. Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Potensi Gempa Bumi yang digelar di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah membangun budaya sadar bencana, khususnya setelah Kabupaten Buol merasakan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,4 beberapa waktu sebelumnya.
Sosialisasi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., dan dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kapolres Buol, Sekretaris Daerah, jajaran BMKG Gorontalo dan BMKG Sultan Bantilan Tolitoli, Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat, lurah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, namun risiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan pengetahuan masyarakat.
Menurutnya, gempa yang berlangsung hanya dalam hitungan detik dapat menimbulkan dampak panjang. Karena itu, masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan adalah pilihan terbaik sebelum bencana terjadi. Pengetahuan adalah perlindungan pertama yang dimiliki setiap orang. Semakin masyarakat memahami apa yang harus dilakukan, semakin kecil risiko yang akan dihadapi,” ujar Wakil Bupati.
Wakil Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa menjadikan edukasi kebencanaan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
Forum-forum warga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi mengenai langkah penyelamatan saat terjadi gempa. Sementara itu, sektor pendidikan didorong untuk mulai menanamkan pengetahuan dan kesadaran kebencanaan sejak usia dini.
Perkuat Mitigasi dan Infrastruktur Tahan Gempa
Selain meningkatkan literasi kebencanaan, Pemkab Buol menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat sistem mitigasi bencana.
Wakil Bupati meminta BPBD Kabupaten Buol segera menyusun kajian kebencanaan secara komprehensif sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana.
Kajian tersebut diharapkan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum, untuk memastikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buol ke depan semakin memperhatikan aspek keselamatan dan ketahanan terhadap gempa.
Menurutnya, sejumlah bangunan perkantoran pemerintah telah berusia hampir dua dekade sehingga perlu mendapat perhatian dari sisi kekuatan konstruksi.
Ke depan, pembangunan gedung di Kabupaten Buol diharapkan mengacu pada standar bangunan tahan gempa sehingga risiko kerusakan maupun korban dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.
Pemerintah Kabupaten Buol juga berkomitmen memperkuat dukungan anggaran penanggulangan bencana mulai tahun 2027. Selain itu, pemerintah daerah akan terus mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
Butuh EWS dan Tim Siaga 24 Jam
Wakil Bupati mengungkapkan, Kabupaten Buol saat ini masih menghadapi keterbatasan sejumlah fasilitas pendukung kebencanaan, termasuk tenda darurat dan sistem Early Warning System (EWS).
Kondisi tersebut menjadi perhatian penting mengingat Kabupaten Buol memiliki garis pantai sekitar 200 kilometer. Sistem peringatan dini dinilai sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan tepat setelah terjadi gempa maupun ketika terdapat potensi tsunami.
Pemkab Buol juga mendorong pembentukan Tim Siaga Bencana yang beroperasi selama 24 jam, disertai dukungan logistik yang memadai.
Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah dan seluruh unsur terkait ketika terjadi kondisi darurat sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Wakil Bupati menegaskan bahwa ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, BMKG, BPBD, TNI, Polri, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, hingga insan pers.
“Mitigasi bencana harus menjadi budaya bersama. Pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi bencana,” tegasnya.
Sementara itu, kehadiran BMKG dan BPBD dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai karakteristik gempa bumi, prosedur penyelamatan, serta pentingnya memperoleh informasi kebencanaan melalui sumber resmi.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Buol berharap masyarakat tidak hanya mengetahui langkah penyelamatan ketika gempa terjadi, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing.
Dengan meningkatnya literasi dan kesiapsiagaan masyarakat, risiko bencana diharapkan dapat ditekan sehingga keselamatan warga semakin terjamin dan ketahanan Kabupaten Buol dalam menghadapi bencana terus meningkat.
Humas Pemda Buol
