Pemerintah Siapkan Program Pembagian Tanah dan Alat Produksi untuk Petani Miskin

 


JURNALNUSANTARA.ID, Jakarta, 4 November 2025 – Pemerintah pusat tengah menyiapkan program strategis untuk memperkuat kesejahteraan petani di kalangan ekonomi terbawah. Melalui kebijakan redistribusi aset, pemerintah berencana membagikan tanah dan alat produksi kepada petani yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, dan rentan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Termasuk upaya menyediakan tanah untuk masyarakat petani yang desil 1–2,” ujar Cak Imin.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan lahan, namun juga memastikan para petani penerima program mendapatkan alat produksi yang memadai agar dapat mengolah tanah secara produktif dan mandiri.

“Pemerintah akan terus mengupayakan kepemilikan alat produksi bagi petani desil 1–2,” tegasnya.

Cak Imin menambahkan, pemerintah saat ini tengah memfinalisasi teknis pelaksanaan pembagian tanah tersebut, termasuk mekanisme pendataan hingga proses distribusi.

Dorong SDM untuk Pasar Kerja Global

Selain program ketahanan ekonomi desa melalui pertanian, pemerintah juga menyiapkan langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Pemerintah berencana meningkatkan beasiswa kursus keterampilan bagi lulusan SMA dan SMK.

Program pelatihan tersebut mencakup keterampilan industri seperti Welder (pengelasan), Caregiver (perawatan lansia), Hospitality (perhotelan dan layanan) dan  Pelatihan bahasa asing

“Pasar tenaga kerja luar negeri sangat besar. Karena itu, kita siapkan skill–skill penting serta pelatihan bahasa,” ujar Cak Imin.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp12 triliun untuk mendukung program pelatihan dan pengembangan kompetensi tersebut.

“Insyaallah akan disiapkan Rp12 triliun untuk peningkatan mutu bahasa dan skill tenaga kerja,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat miskin, sekaligus mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Editor : Syam Manto
Lebih baru Lebih lama