JUNRALNUSANTARA.ID, Palu, 5 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Buol terus menunjukkan komitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, saat menghadiri Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
Rombongan Banggar DPR RI yang dipimpin H. Muhidin Said, hadir untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah terkait potensi penerimaan daerah serta arah kebijakan transfer ke daerah dalam APBN mendatang. Turut hadir seluruh bupati dan walikota se-Sulteng, bersama jajaran Pemerintah Provinsi.
Soroti Efisiensi Anggaran dan Minimnya DBH
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyoroti dampak kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan pemotongan transfer daerah serta minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima provinsi.
Kebijakan ini dinilai menjadi tantangan bagi daerah untuk tetap menjaga roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Buol Usulkan Percepatan WPR untuk Perkuat PAD
Bupati Risharyudi Triwibowo menyampaikan usulan konkret guna memperkuat kemandirian daerah, khususnya melalui optimalisasi potensi pertambangan rakyat. Ia menegaskan bahwa Buol memiliki sejarah panjang sebagai wilayah kaya emas sejak masa kolonial Belanda.
“Sejarah mencatat bahkan pada era pemerintahan Belanda, sekitar 3.000 ton emas pernah diangkut dari wilayah Buol. Namun hingga kini kami belum memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sementara IUP perusahaan yang ada belum memberikan kontribusi optimal,” jelas Bupati.
Sejak dilantik Februari 2025, Pemda Buol telah mengajukan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Sulteng. Bupati berharap Kementerian ESDM segera menerbitkan SK WPR tersebut.
“Kami berharap Pemerintah Pusat memberi ruang percepatan untuk SK WPR agar masyarakat dapat mengelola potensi emas secara legal, memberi dampak ekonomi langsung, dan meningkatkan PAD,” tegasnya.
Dorong Kebijakan Berpihak pada Daerah
Di tengah efisiensi fiskal nasional, Bupati Buol berharap kunjungan Banggar DPR RI menghasilkan formula kebijakan yang berpihak kepada daerah, terutama daerah dengan potensi sumber daya yang besar namun belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan karena regulasi yang belum berpihak.
“Harapan kami, kunjungan kerja ini mampu melahirkan kebijakan fiskal yang lebih adil bagi daerah. Dengan dukungan percepatan regulasi, daerah juga dapat mandiri dan menopang pembangunan nasional,” tutupnya.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini diharapkan menjadi momentum penguatan relasi pusat-daerah serta mendorong peningkatan PAD melalui pemanfaatan sumber daya yang legal, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Sumber : Diskominfo
Editor : Syam Manto
