JURNALNUSANTARA.ID, Buol — Pemerintah Kabupaten Buol melakukan langkah efisiensi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025–2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan arah pembangunan tetap fokus pada pelayanan publik dan prioritas daerah.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol, tahun 2025 alokasi TKD yang semula sebesar Rp842,81 miliar mengalami efisiensi menjadi Rp770,45 miliar. Efisiensi ini meliputi:
- DAU Bidang Pekerjaan Umum: Rp43,07 miliar
- DAK Fisik Bidang Pekerjaan Umum: Rp29,63 miliar
- Dana Bagi Hasil Kurang Salur dari Pemerintah Pusat: Rp13,50 miliar
Total efisiensi dana transfer pemerintah pusat mencapai Rp86,21 miliar.
Sementara itu, pada tahun 2026, postur APBD Kabupaten Buol untuk TKD sebesar Rp760,58 miliar, atau berkurang Rp82,22 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Jika ditambah dengan penurunan dana transfer antar daerah sebesar Rp9,35 miliar, maka total efisiensi mencapai Rp91,57 miliar, belum termasuk proyeksi pendapatan lain yang diperkirakan juga menurun di tahun berikutnya.
Struktur Belanja Daerah 2025: Fokus pada Keseimbangan dan KinerjaSecara umum, struktur belanja daerah tahun 2025 tersusun sebagai berikut:
- Belanja Pegawai: Rp437,58 miliar (47,83%)
- Belanja Barang dan Jasa: Rp225,27 miliar (24,62%)
- Belanja Modal: Rp108,65 miliar (11,87%)
- Belanja Hibah: Rp11,47 miliar (1,25%)
- Bantuan Sosial: Rp954 juta (0,10%)
- Belanja Tidak Terduga: Rp2 miliar (0,21%)
- Alokasi Dana Desa (ADD): Rp54,54 miliar (5,96%)
- Dana Desa: Rp85,78 miliar (9,37%)
Kondisi ini menggambarkan bahwa porsi belanja rutin masih cukup besar dibandingkan belanja pembangunan, sehingga efisiensi diperlukan untuk menata kembali struktur keuangan agar lebih proporsional.
Bupati Risharyudi: Fiskal Rendah, Semangat Membangun Tetap TinggiBupati Buol H. Risharyudi Triwibowo, M.M., menegaskan bahwa kondisi fiskal yang masih terbatas tidak menjadi alasan untuk berhenti membangun.
“Keuangan daerah kita belum kuat alias fiskalnya rendah. Niat dan ide membangun daerah besar, tapi tenaga kurang. Besarnya belanja rutin atau operasional dan minimnya belanja modal membuat anggaran pembangunan belum maksimal. Hampir 47 persen lebih terserap untuk belanja pegawai — ini menjadi salah satu penyebab terbatasnya ruang pembangunan,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa mulai tahun 2027, pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Jika mengikuti aturan itu, Pemda Buol harus memangkas sekitar 17 persen. Tapi kami tidak ingin solusinya hanya dengan mengurangi pegawai atau memotong anggaran secara drastis. Solusi terbaik adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski ini tidak mudah dalam jangka pendek,” jelasnya.
Efisiensi Tak Kurangi Kesejahteraan ASN
Pemerintah Kabupaten Buol memastikan, kebijakan efisiensi tidak akan mengurangi kesejahteraan ASN maupun menurunkan semangat kerja.
“Langkah efisiensi ini bukan pemangkasan kesejahteraan, tapi penyesuaian agar keuangan daerah tetap sehat, pelayanan publik terjaga, dan pembangunan tetap berjalan,” tegas Bupati Risharyudi.
Pemda Buol berkomitmen menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan motivasi kerja ASN, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan fiskal.
Ajak ASN dan Masyarakat Dukung Penguatan Fiskal DaerahBupati Risharyudi mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah strategis penguatan fiskal daerah melalui peningkatan produktivitas, efisiensi belanja, dan optimalisasi potensi PAD.
“Kita ingin Buol terus maju dengan arah pembangunan yang jelas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Semua pihak harus berperan — ASN, perangkat daerah, dan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat efisiensi dan tata kelola keuangan yang sehat, Pemerintah Kabupaten Buol terus berupaya mewujudkan visi “Buol yang Agamis, Agropolitan, Maju, dan Berkelanjutan.”
Sumber : Diskominfo
Editor : Syam Manto
