JURNALNUSANTARA.ID, Buol — Pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan rencana pembangunan Batalyon Teritorial Perbantuan sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan wilayah dan dukungan terhadap stabilitas keamanan daerah. Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Rencana Lokasi Persiapan Pembangunan Batalyon Teritorial Perbantuan yang digelar pada Senin, 26 Januari 2026, di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol, Lantai II Kantor Bupati Buol.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., Asisten II Setda Kabupaten Buol, pimpinan perangkat daerah terkait, unsur TNI, serta perwakilan kecamatan dan instansi teknis.
Dalam rapat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol menekankan pentingnya identifikasi lokasi pembangunan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia mengingatkan agar lokasi yang dipilih tidak tumpang tindih dengan permukiman masyarakat, kawasan hutan lindung, maupun lahan perusahaan PT. HIP.
Dari aspek tata ruang, Kepala Bidang Tata Ruang menjelaskan bahwa apabila lokasi tetap dipertahankan, maka masih diperlukan proses pembebasan lahan. Namun jika lokasi digeser, tantangan lain akan muncul berupa kondisi topografi yang curam, keberadaan muara anak sungai, serta keterbatasan akses menuju lokasi.
“Desa Yugut menjadi salah satu alternatif karena topografinya relatif lebih datar dan akses lebih mudah, namun masih berada dalam wilayah HGU,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekda Kabupaten Buol menyampaikan bahwa Desa Yugut memiliki keunggulan kontur lahan yang lebih mendukung pembangunan dibandingkan Desa Binuang yang berada di lembah pegunungan.
Sementara itu, Kepala UPTD KPH Pogogul menjelaskan bahwa lahan di Binuang merupakan tanah pelepasan, namun memiliki tantangan dari sisi aksesibilitas dan topografi. Untuk Yugut, ia mengingatkan agar status lahan dipastikan secara hukum agar tidak menimbulkan klaim kepemilikan masyarakat di kemudian hari.
Dari perspektif kewilayahan, Camat Bukal menyampaikan bahwa wilayah Yugut rawan banjir, sehingga memerlukan anggaran besar untuk penimbunan dan penataan lahan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buol menyatakan bahwa potensi banjir di Yugut dapat diantisipasi melalui pembangunan sistem bendungan keliling, serta menegaskan bahwa secara hukum lahan dalam wilayah HGU tidak memungkinkan adanya hak milik perorangan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyoroti bahwa di Binuang masih terdapat lahan milik warga, sehingga berpotensi kembali memerlukan proses pembebasan lahan apabila lokasi tersebut dipilih.
Menutup rapat, Wakil Bupati Buol menegaskan bahwa TNI akan menjadi pihak utama dalam menentukan pilihan lokasi, mengingat batalyon tersebut merupakan bagian dari struktur pertahanan TNI.
“Pemerintah daerah siap mendukung penuh keputusan TNI, dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang, legalitas lahan, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan wilayah,” tegasnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan pertahanan negara di daerah, sekaligus memastikan perencanaan lokasi pembangunan dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang daerah dan masyarakat.
Sumber : Diskominfo
Editor : Syam Manto
