JURNALNUSANTARA.ID, Buol – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi terbaik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait implementasi Sistem Pencairan Dana (SP2D) Online. Program ini merupakan bagian dari reformasi keuangan daerah menuju tata kelola yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
Plt. Sekretaris BPKAD Kabupaten Buol, Moh. Kasim Ali, memastikan bahwa meski SP2D Online telah diberlakukan, hak dan kewajiban ASN tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen memberikan solusi terbaik bagi ASN. Implementasi SP2D Online adalah bagian dari reformasi keuangan daerah, namun hak dan kewajiban ASN harus dijamin agar tidak terganggu dalam menjalankan tugas maupun pelayanan publik,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Buol akan terus memfasilitasi koordinasi intensif dengan pihak perbankan, khususnya Bank Sulteng, untuk memastikan mekanisme pemotongan kredit ASN berjalan lancar. Hal ini diharapkan dapat menghindari munculnya kendala yang bisa berdampak pada stabilitas keuangan maupun produktivitas ASN.
“Pemda hadir sebagai penengah. Kami ingin implementasi SP2D Online berjalan optimal, sekaligus memastikan tidak ada dampak negatif yang merugikan ASN,” tambah Kasim Ali.
Dengan dukungan teknologi digital, Pemkab Buol optimistis reformasi pengelolaan keuangan daerah akan membawa manfaat besar, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Bumi Pogogul.
Sumber : Diskominfo
Editor : Syam Manto
