JURNALNUSANTARA.ID, BUOL — Ketua DPRD Kabupaten Buol menegaskan pentingnya semangat kolektif antara legislatif dan eksekutif dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), khususnya terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Buol, Rabu (25/6/2025).
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, para pimpinan OPD, dan anggota DPRD Kabupaten Buol. Agenda utama rapat adalah penyampaian keterangan/jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang LPJ APBD 2024.
Ketua DPRD Buol dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan Ranperda harus mengedepankan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat.
"Kami dari DPRD menekankan bahwa pembahasan setiap Ranperda, terutama terkait pertanggungjawaban anggaran, harus berpijak pada data, akuntabilitas, serta pro terhadap kepentingan rakyat Buol. Keterbukaan antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan," ujar Ketua DPRD dalam forum.
Ia juga memberikan catatan agar lima buah Ranperda yang telah diajukan pemerintah daerah, termasuk tentang penyertaan modal dan rencana pembangunan industri, benar-benar dikaji secara matang agar tidak menimbulkan implikasi hukum maupun sosial di kemudian hari.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Buol menyampaikan apresiasinya atas dukungan DPRD, khususnya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang telah berhasil membawa Buol meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut.
Ketua DPRD turut meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk segera menindaklanjuti tahapan pembahasan, agar produk hukum daerah bisa selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
"Kami berharap proses pembahasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi forum kontrol dan evaluasi atas pelaksanaan APBD. Kita ingin hasilnya benar-benar menyentuh masyarakat bawah," tegasnya menutup pernyataan.
Rapat Paripurna ditutup dengan komitmen bersama antara Pemkab dan DPRD Buol untuk melanjutkan sinergi dalam proses legislasi daerah yang responsif, partisipatif, dan berbasis kepentingan publik.
Humas Diskominfostandi Kabupaten Buol
