Angka Stunting Tertinggi di Sulteng, Fraksi NasDem Desak Bupati Buol Evaluasi TPPS



JURNALNUSANTARA.ID, Buol – Angka stunting di Kabupaten Buol kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, prevalensi stunting di daerah ini mencapai 36 persen, menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 30 persen, meningkat 6 persen dalam setahun terakhir. Ironisnya, kenaikan ini terjadi di tengah target ambisius Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sebelumnya memproyeksikan penurunan sebesar 14 persen.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Buol, Muh. Ikbal A. Ibrahim, S.Pd, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi tersebut. Ia menilai kinerja TPPS perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah, khususnya oleh Bupati Buol sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program prioritas ini.
 

 "Setiap tahun anggaran dialokasikan untuk penanganan stunting. Tapi faktanya, angka justru meningkat. Ini bukti bahwa program yang berjalan belum efektif, dan patut dipertanyakan komitmen serta pengawasan pelaksanaannya," tegas Ikbal kepada media, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa stunting bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut masa depan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Buol secara keseluruhan.
 

 "Mustahil kita bicara pembangunan dan kesejahteraan jika anak-anak kita masih mengalami stunting. Ini krisis yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah," ujarnya.
 

Fraksi NasDem mendesak Pemkab Buol segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap TPPS, termasuk mempertimbangkan perombakan tim kerja jika dianggap tidak maksimal. Selain itu, keterlibatan lintas sektor, transparansi penggunaan anggaran, serta penguatan pengawasan lapangan dinilai penting untuk memastikan program penanggulangan stunting benar-benar menyentuh akar persoalan.

Pemerintah pusat telah menetapkan penurunan angka stunting sebagai prioritas nasional, dan Kabupaten Buol sendiri telah menjadikan isu ini sebagai program prioritas daerah. Namun, jika tidak ada langkah strategis dan evaluasi yang serius, dikhawatirkan kondisi ini akan terus memburuk dan menghambat pembangunan daerah ke depan.

Editor : Syam Manto

Lebih baru Lebih lama