Komisi II DPRD Buol Gelar Rapat Kerja Bersama OPD Mitra, Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Dampak Ekonomi


 

JURNALNUSANTARA.ID Buol, 30 April 2025 – Komisi II DPRD Kabupaten Buol yang membidangi Ekonomi dan Keuangan menggelar rapat kerja evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di ruang rapat utama DPRD, Rabu (30/4). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Iksan Taim, didampingi oleh para anggota Komisi II. OPD yang hadir dalam rapat ini meliputi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta Dinas Perhubungan.

Dalam sambutannya, Iksan Taim menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari agenda rutin Komisi II dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD mitra. Evaluasi dilakukan menyeluruh, terutama dalam aspek pengelolaan dan realisasi anggaran.

"Rapat ini menjadi ruang penting bagi kami untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran oleh OPD mitra berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi," ujar Iksan.

Salah satu sorotan utama datang dari Anggota Komisi II Fraksi NasDem, Muh. Ikbal Ibrahim. Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, khususnya di tengah keterbatasan fiskal daerah saat ini. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

"Dalam rapat ini saya menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran dan struktur pergeseran anggaran. Kita harus memastikan bahwa belanja daerah menciptakan multiplier effect atau efek domino terhadap ekonomi lokal," tegas Ikbal.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat modal namun minim manfaat harus dihindari. "Jangan sampai anggaran habis untuk program yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat. Fokus kita adalah memastikan bahwa anggaran menyentuh langsung hajat hidup masyarakat," tambahnya.

Rapat kerja ini diharapkan mampu menjadi instrumen kontrol yang efektif bagi DPRD dalam menjaga kinerja dan tanggung jawab keuangan daerah, serta memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.

Penulis : Syam manto
Lebih baru Lebih lama