JURNALNUSANTARA.ID, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Buol menunjukkan komitmen penuh terhadap pengembangan pendidikan inklusif melalui kehadiran langsung dalam kegiatan Desk to Desk Program Sekolah Rakyat yang digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Jakarta.
Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan surat Kemensos RI nomor 1204/1/PR.01.04/4/2025 tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Buol Risharyudi Triwibowo atau yang akrab disapa Bowo Timumun, didampingi oleh Sekretaris Daerah serta sejumlah kepala perangkat daerah strategis. Turut hadir Kepala Dinas PUPR Buol, Freisa Agusfard, sebagai bentuk dukungan teknis terhadap kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung.
Dalam forum desk to desk tersebut, Bupati Bowo memaparkan kesiapan Kabupaten Buol untuk mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Pemkab Buol telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare dari total 12 hektare lahan milik daerah yang berada dalam status clean and clear.
“Jika pemerintah pusat membutuhkan seluruh lahan seluas 12 hektare demi mendukung keberhasilan program Presiden Prabowo Subianto, maka kami siap menyerahkan seluruhnya,” tegas Bupati Bowo.
Kepala Dinas PUPR, Freisa Agusfard, yang turut dalam rombongan menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung aspek teknis seperti perencanaan tata ruang, ketersediaan infrastruktur dasar, dan aksesibilitas lokasi sekolah rakyat.
“Dinas PUPR akan memastikan segala aspek teknis pembangunan, mulai dari kesiapan lahan, sistem drainase, hingga akses jalan menuju lokasi sekolah rakyat agar layak dan sesuai standar,” ujar Freisa saat diwawancarai usai kegiatan.
Sementara itu, Dimansur Lewa sebagai utusan khusus Bupati untuk Program Sekolah Rakyat menjelaskan bahwa kegiatan desk to desk ini merupakan bagian dari proses klarifikasi dan validasi data yang dibutuhkan pemerintah pusat, seperti status lahan, jumlah rombongan belajar, dan jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Pusat dalam pemerataan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui sektor pendidikan. Kabupaten Buol sebagai salah satu daerah dengan sumber daya lahan yang mencukupi menunjukkan kesiapan luar biasa dibanding beberapa daerah lain yang menghadapi keterbatasan lahan.
“Ini tentang keadilan sosial. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi untuk memastikan masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memperoleh hak pendidikan secara merata,” tegas Bupati Bowo.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Buol untuk turut serta mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah. “Pendidikan adalah hak dasar rakyat. Maka menjadi tanggung jawab kita semua, terutama pemerintah, untuk menjamin hak itu terpenuhi tanpa membeda-bedakan,”
Editor : Syam Manto
