JURNALNUSANTARA.ID, Buol — Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Buol, Ramli K. Sulu, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tegas Bupati Buol terkait penertiban hewan ternak yang selama ini berkeliaran bebas di berbagai desa. Ia menegaskan bahwa langkah pemerintah daerah ini merupakan solusi yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, terutama para petani yang sering menjadi korban kerusakan kebun akibat ternak dilepas tanpa kendali.
Ditemui usai mengikuti rapat bersama camat dan tim penertiban ternak sapi, Ramli K. Sulu menyampaikan bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif besar bagi masyarakat desa.
“Penertiban ternak ini sangat membantu pengguna jalan, dan yang paling utama sekali sangat terbantukan para petani dengan adanya peraturan pemerintah atau perda penertiban ternak,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini banyak petani merugi karena tanaman mereka dimakan atau dirusak oleh hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas. Situasi ini memicu konflik antara pemilik ternak dan pemilik kebun, bahkan beberapa kali berujung pada ketegangan di masyarakat. Dengan adanya aturan yang diperketat, ia berharap para pemilik ternak menjadi lebih bertanggung jawab.
Ramli juga menyoroti masalah kotoran sapi yang bertebaran di jalan desa, yang selain mengganggu kenyamanan juga membahayakan pengguna kendaraan. Terutama pada malam hari, hewan yang berkeliaran bebas meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Forum Kades Siap Mendukung Kebijakan Bupati Mulai Januari 2026
Ramil menyatakan bahwa seluruh kepala desa yang tergabung dalam forum sudah sepakat untuk mendukung penuh kebijakan Bupati Buol yang akan mulai diterapkan secara ketat pada Januari 2026. Dalam kebijakan tersebut, Bupati menegaskan bahwa camat atau lurah yang tidak serius akan dicopot, dan kepala desa yang lalai akan dikenakan penangguhan Alokasi Dana Desa (ADD).
Menurut Ketua Forum Kades, keputusan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan masyarakat.
“Bupati sudah sangat jelas dan tegas. Tinggal bagaimana kami di desa melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab. Kami siap,” ujarnya.
Harapan: Tidak Ada Lagi Ternak Lepas Bebas
Ramli berharap kebijakan ini bisa menjadi titik akhir pembiaran hewan ternak di jalanan dan area kebun. Ia juga mengimbau para pemilik ternak untuk kooperatif dan tidak membiarkan hewan mereka berkeliaran.
“Kami di desa akan mengawal ini, tapi pemilik ternak juga harus ikut bertanggung jawab. Perda ini dibuat untuk kebaikan bersama,” tutupnya.
Penulis : Syam Manto
