JURNALNUSANTARA.ID, Buol, 27 Mei 2025 – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol, Freisa Agusfard, turut hadir dalam kegiatan Rembuk Budaya (Bokid Hadat) Kabupaten Buol yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bertempat di Anjungan Leok I, Kecamatan Biau. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda strategis dari 100 Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Buol di bawah kepemimpinan Bupati H. Risharyudi Triwibowo dan Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto untuk periode 2025–2030.
Kehadiran Kadis PUPR dalam forum budaya ini menegaskan keterlibatan aktif sektor teknis dalam mendukung pelestarian dan penguatan identitas lokal melalui pendekatan pembangunan yang berbasis kearifan budaya. Freisa Agusfard menilai bahwa ruang kota, infrastruktur, dan tata wilayah seharusnya mencerminkan identitas masyarakat setempat.
“Kami di Dinas PUPR percaya bahwa pembangunan fisik tidak boleh tercerabut dari akar budaya. Nilai-nilai lokal seperti tata ruang tradisional, pola interaksi sosial, hingga bentuk arsitektur adat dapat menjadi inspirasi dalam perencanaan kota modern,” ujar Freisa di sela-sela kegiatan.
Lebih jauh, Freisa menyampaikan kesiapan PUPR Buol untuk menyelaraskan desain tata ruang dan pembangunan infrastruktur publik yang mengedepankan prinsip estetika budaya dan harmoni lingkungan.
“Rembuk Budaya ini menjadi titik tolak untuk memperkuat sinergi antar-OPD. Di PUPR, kami siap mendorong integrasi budaya dalam pembangunan fisik, mulai dari ruang terbuka hijau, penataan kawasan strategis, hingga rancangan fasilitas publik yang mencerminkan karakter Buol,” tambahnya.
Dalam kegiatan yang turut dihadiri Gubernur Sulteng, Raja Buol, tokoh adat, dan 48 kepala OPD se-Sulawesi Tengah ini, berbagai rekomendasi penting disepakati, termasuk pembentukan Dewan Kesenian Daerah, Peradilan Adat, dan penguatan literasi budaya Buol di lingkungan pendidikan. Freisa menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh usulan ini, khususnya dalam penyediaan ruang publik yang bisa dimanfaatkan komunitas seni dan budaya.
“Infrastruktur bukan hanya tentang beton dan bangunan, tapi juga tentang bagaimana ruang itu hidup dan bermakna bagi masyarakat. Dinas PUPR akan membuka ruang dialog agar perencanaan ke depan betul-betul berpihak pada identitas lokal,” pungkas Freisa.
Kehadiran Kadis PUPR dalam forum ini dinilai penting, mengingat salah satu rekomendasi Rembuk Budaya adalah menjadikan tata ruang sebagai alat penguatan identitas daerah, serta menjawab tantangan globalisasi dengan menghidupkan nilai-nilai lokal di ruang-ruang publik Kabupaten buol.
Liputan : Syam Manto
