JURNALNUSANTARA.ID, BUOL – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Buol menjadi ruang penyampaian aspirasi pekerja sekaligus pembahasan arah kebijakan ketenagakerjaan daerah. Dalam diskusi publik yang digelar di Cafe Distoria, Jumat (1/5), Anggota DPRD Kabupaten Buol, Muh. Ikbal Ibrahim menegaskan komitmen DPRD dalam memperkuat perlindungan terhadap buruh melalui fungsi pengawasan dan legislasi.
Dalam forum bertema “Memperkuat Solidaritas Untuk Pemenuhan Hak Dasar Rakyat dan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Formal dan Informal” itu, Muh. Ikbal Ibrahim menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Buol memiliki peran penting dalam pengawasan kebijakan ketenagakerjaan, meski kewenangan utama tetap berada di pihak eksekutif.
Menurutnya, pengawasan terhadap persoalan buruh tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, organisasi masyarakat, dan para buruh sendiri.
“DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Namun pengawasan terkait ketenagakerjaan membutuhkan sinergi semua pihak agar bisa berjalan maksimal,” ujarnya dalam diskusi tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Buol tengah menggodok dua rancangan peraturan daerah (Perda), yakni Perda Buruh dan Perda Petani. Kedua regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya pekerja dan petani di Kabupaten Buol.
Muh. Ikbal menambahkan, DPRD tetap membuka ruang terhadap berbagai masukan, kritik, maupun aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“DPRD akan tetap terbuka terhadap masukan dan kritik demi maksimalnya kerja pengawasan kebijakan,” tegasnya.
Diskusi May Day tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Buol, BPJS Ketenagakerjaan, Jaringan JAGA DECA, organisasi buruh, mahasiswa, hingga pekerja informal dan platform digital.
Melalui forum ini, berbagai persoalan ketenagakerjaan di Buol mengemuka, mulai dari perlindungan jaminan sosial, upah pekerja, hingga keberanian buruh dalam menyuarakan hak-haknya di tempat kerja.
Editor : Syam Manto
